Halo titipers, apakah kamu sering berbelanja barang dari luar negeri? Seperti yang kamu tahu, pembelian barang dari luar negeri pasti melibatkan yang namanya bea masuk. Ada macam-macam peraturan yang berkaitan dengan transaksi internasional, dan PPJK adalah salah satu peraturannya.
Apa itu PPJK?
Daftar Isi Artikel
PPJK adalah sebuah badan usaha dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan. Kementerian Keuangan Indonesia telah menetapkan badan usaha ini sebagai jasa yang mengurus pabean ekspor dan impor suatu perusahaan.
Sebuah perusahaan berhak untuk mengajukan pegawainya agar mengikuti program sertifikasi untuk menjadi ahli kepabeanan, tetapi hanya satu orang saja. Pegawai ini nantinya harus mempelajari tentang topik-topik seputar bea cukai dan bidang impor-ekspor, sebelum kemudian melakukan ujian praktik.
Sertifikat ahli PPJK adalah tanda bukti yang diberikan kepada mereka yang sudah selesai mengikuti program pelatihan. Siapa pihak yang berhak menerbitkan sertifikat kepabeanan ini? Pihak tersebut ialah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.
Apabila ada perusahaan yang ingin mendaftar sebagai jasa kepabeanan, maka perusahaan itu wajib melakukan registrasi ke Dirjen Bea Cukai. Nantinya perusahaan itu akan mendapat sebuah nomor pokok yang berlaku di seluruh kantor pabean di Indonesia selama masih layak pakai.
Mengapa PPJK ini Sangat Penting?
Kamu sudah tahu apa itu Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, tetapi apakah kamu tahu manfaat dari layanan kepabeanan ini? Seorang ahli kepabeanan yang sudah mahir dapat memberikan macam-macam manfaat untuk perusahaan dan negara seperti di bawah ini.
1. Melancarkan Bisnis dalam Jangka Panjang
Kegunaan pertama dari PPJK adalah untuk menguraikan rantai perizinan ekspor dan impor, sebab perusahaan belum tentu mampu mengurus bea cukai sendiri. Oleh karena itu, adanya layanan jasa kepabeanan bisa meringankan beban operasional perusahaan.
Titipers wajib tahu kalau penyelesaian kepabeanan itu panjang lebar dan berbelit-belit, sehingga mustahil selesai dalam sehari. Itulah sebabnya mengapa ahli kepabeanan sangat dibutuhkan demi melancarkan kegiatan ekonomi dari dan ke luar negeri.
2. Memudahkan Perizinan Impor Barang
Barang impor, baik itu pakaian, makanan pokok, alat elektronik, hingga obat-obatan butuh suatu perizinan khusus untuk bisa masuk ke suatu negara. Tujuannya ialah untuk mencegah aksi penyalahgunaan yang bisa saja merugikan perekonomian warga negara Indonesia.
Seorang ahli kepabeanan yang bersertifikat mampu memeriksa barang-barang impor dalam waktu cepat dan tanpa biaya tambahan. Dengan begini, maka urusan-urusan semisal customs clearance, klasifikasi produk impor, serta dokumen perizinan lainnya bisa cepat selesai.
3. Mendapat Bantuan dari Ahli Kepabeanan
Sebuah perusahaan yang hendak mendatangkan barang dari mancanegara tidak mungkin langsung mengimpor barangnya begitu saja. Ada banyak sekali hal yang perlu perusahaan itu perhitungkan, seperti bea cukai, surat-surat izin, hingga pabean atau customs clearance.
Oleh karena itu, manfaat ketiga dari adanya ahli PPJK adalah untuk membantu bisnis supaya tidak menjadi repot dalam mengurus semua hal itu. Bantuan dari seorang ahli kepabeanan sangat berguna demi menghemat waktu, uang, dan tenaga yang suatu perusahaan miliki.
Baca Juga: Importir Pemula? Yuk, Kenali Bea dan Cukai dalam Impor
Cara Menjadi Ahli Kepabeanan yang Bersertifikat
Pada bagian ini, ada beberapa tahapan yang wajib seorang calon ahli kepabeanan ikuti supaya bisa menerima sertifikat khusus. Sebagai catatan tambahan, tahapan ujian sertifikasi kepabeanan ini harus terlaksana secara berurutan dari awal sampai akhir.
1. Undang-Undang Kepabeanan
Materi pertama yang terdapat pada tes sertifikasi PPJK adalah undang-undang yang terkait dengan bidang kepabeanan. Undang-undang ini mengatur segala macam hal dalam kegiatan ekspor-impor, misalnya pengecekan dokumen, pemeriksaan barang, hingga pengiriman barang.
Selain undang-undang kepabeanan, ada pula peraturan dan instruksi tertentu dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan dan instruksi ini memiliki sifat melengkapi undang-undang tentang kepabeanan yang sekiranya kurang lengkap.
2. Prosedur Pabean dalam Ekspor
Kemudian materi tes sertifikasi yang berikutnya ialah tata cara pengurusan pabean dalam kegiatan ekspor. Materi ini akan menjabarkan seluruh alur kegiatan ekspor produk, termasuk pencatatan surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Tidak hanya itu, materi tesnya juga akan menjelaskan metode pelaporan dan perekaman data mengenai barang kiriman kepada Dirjen Bea Cukai. Data barang kiriman ini harus berbentuk file komputer yang tersimpan di sistem pusat atau database milik Dirjen Bea Cukai.
3. Prosedur Pabean dalam Impor
Materi ketiga yang akan dipelajari oleh calon ahli PPJK adalah tata cara pengurusan pabean dalam kegiatan impor barang. Prosedur ini juga melibatkan pencatatan surat Pemberitahuan Impor Barang atau PIB kepada database milik Dirjen Bea Cukai.
Dalam materi ini, calon ahli kepabeanan akan belajar tentang pemeriksaan barang impor, pengecekan surat izin, hingga cara membongkar peti kemas. Isi materi tes kepabeanan ini kurang lebih menyerupai materi tentang prosedur pabean dalam ekspor.
4. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)
Tahapan terakhir dalam pelatihan sertifikasi kepabeanan adalah mempelajari materi yang tertuang dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Lebih tepatnya, calon ahli kepabeanan wajib mempelajari jenis-jenis dan klasifikasi barang dalam transaksi ekspor dan impor.
Dalam buku ini juga tertera informasi mengenai nilai pajak barang mewah dan regulasi barang yang boleh dan tidak boleh masyarakat jual-belikan. Selain itu, ada pula bagian tentang barang-barang dagang yang terbebas dari kewajiban membayar bea cukai.
Tata Cara Mengajukan Nomor Pokok
Sekarang, titipers juga harus tahu bahwa urusan kepabeanan ini tidak bisa langsung terlaksana. Ada suatu nomor pokok kepabeanan yaitu NP-PPJK (Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) yang perlu seorang pebisnis ajukan supaya bisa mengimpor barang tanpa ribet.
Oleh sebab itu, berikut ini ialah syarat dan cara mendapatkannya.
- Langkah pertama untuk mendapatkan nomor pokok PPJK adalah dengan melakukan registrasi ke situs resmi milik Dirjen Bea Cukai di https://www.beacukai.go.id/
- Jika sudah, masukkan informasi mengenai alamat perusahaan, identitas pengurus badan usaha, serta identitas pegawai yang sudah punya sertifikat kepabeanan.
- Berikutnya masukkan informasi penyelenggaraan audit atau pembukuan keuangan perusahaan.
- Setelah data-data tersebut terkirim, pejabat dari Dirjen Bea Cukai akan memeriksa apakah data perusahaan itu benar atau tidak.
- Setelah kurang lebih 45 hari, maka pejabat Dirjen Bea Cukai akan memutuskan apakah perusahaan layak untuk menerima NP-PPJK.
- Apabila lolos pemeriksaan, maka perusahaan wajib menyerahkan sejumlah uang tunai atau asuransi sebagai jaminan untuk kantor kepabeanan.
- Perusahaan lalu mengirimkan bukti diterimanya jaminan kepada Dirjen Bea Cukai beserta sejumlah berkas yang telah kantor kepabeanan tentukan.
Baca Juga: Pentingnya Pengukuran CBM (Cubic Meter) dalam Pengiriman Barang
Sudah Paham dengan Istilah PPJK?
Demikian artikel ini membahas tentang topik layanan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan beserta kegunaan dan cara mendapatkan nomor pokoknya. Apabila kamu suka memesan barang dari luar negeri dalam jumlah banyak, jangan lupa untuk mengurus perizinan ini.
Nah, bagi kamu yang membutuhkan jasa impor barang yang cepat dan aman, silakan kunjungi situs Titipbeliin.com. Jasa impor dari Titipbeliin siap mengirim barang dari berbagai macam negara, seperti Amerika Serikat, Cina, Singapura, dan Inggris tanpa ribet!
Mengapa kamu sebaiknya memakai layanan logistik dari Titipbeliin? Sebab jasa ini sanggup mengantar barang dalam waktu 3 hari sampai 15 hari saja. Selain layanan yang cepat dan transparan, jasa ini juga bisa mengantar segala jenis barang dan keperluan rumah tangga.